Program Bantuan Hukum Gratis untuk Rakyat Miskin : YLBH Sisar Matiti tandatangani MoU.

Monday, 14 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum (Humas  Kemenkumham Pabar)

Foto: Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum (Humas Kemenkumham Pabar)

MANOKWARI, newsline.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti Teluk Bintuni ikut dalam Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Bantuan Hukum, bertempat di Kanwil Kemenkum Papua Barat. Kegiatan berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran langsung dan daring melalui Zoom Meeting. Senin, (14/04/2025) pagi.

Penandatanganan perjanjian dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom, bersama perwakilan enam OBH terakreditasi, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum, Muahayan, serta jajaran Kanwil lainnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menetapkan 6 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk melaksanakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Tahun Anggaran 2025. Penetapan ini merupakan hasil verifikasi dan akreditasi OBH periode 2025–2027, terdiri dari 2 OBH baru dan 4 OBH lama yang lulus reakreditasi. Enam OBH ini tersebar di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun enam OBH yang hadir dalam kegiatan ini adalah:

  1. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Papua Barat
  2. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sorong
  3. Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Sorong
  4. Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Sorong
  5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti Teluk Bintuni
  6. LBH Keadilan Tifa Sorong

Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom, menyampaikan apresiasi atas kinerja OBH tahun sebelumnya dan menegaskan pentingnya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan hukum.

“ Harapannya  penyebaran OBH ke depan semakin merata di seluruh kabupaten/kota, guna memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Komitmen terhadap pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran terus ditekankan, seiring dengan upaya memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya” Pungkas Kakanwil.

Penulis: Ichal/Sumber: Humas Kemenkum Pabar / Penyunting Teks & Gambar : Redaksi

Berita Terkait

Tolak Kontraktor Lokal Kerjakan Rumah Bantuan BP Tangguh, Warga Distrik Weriagar: Kualitas Buruk.
Tuding Keluarga Terlibat Kematian Yanto Idoorway, Akun Facebook Hizki Kia Dipolisikan.
Apel Konsolidasi dan Evaluasi, Dinas Perhubungan Teluk Bintuni Perkuat Komitmen Pelayanan
DWP PUPR Teluk Bintuni Kunjungi Rutan, Berbagi Kasih dengan Warga Binaan
Dekat Dengan Rakyat, Murah Senyum, dan Jejak Kerja Nyata: Sosok Yohanis Manibuy, Bupati Teluk Bintuni
Kekerasan S*ksual Korban Anak Marak di Bintuni, Ningsih: “Negara Harus Hadir”
Kasus Yanto Idoorway “Berlarut, ” Polda Papua Barat, di minta Segera Kejar P-21
Bina Karakter Pemuda Bintuni, Yayasan Phapeda Gelar Youth Camp
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 4 November 2026 - 21:39

Tolak Kontraktor Lokal Kerjakan Rumah Bantuan BP Tangguh, Warga Distrik Weriagar: Kualitas Buruk.

Wednesday, 4 November 2026 - 20:04

Tuding Keluarga Terlibat Kematian Yanto Idoorway, Akun Facebook Hizki Kia Dipolisikan.

Wednesday, 4 November 2026 - 18:39

Apel Konsolidasi dan Evaluasi, Dinas Perhubungan Teluk Bintuni Perkuat Komitmen Pelayanan

Tuesday, 3 November 2026 - 18:41

DWP PUPR Teluk Bintuni Kunjungi Rutan, Berbagi Kasih dengan Warga Binaan

Monday, 2 November 2026 - 09:11

Dekat Dengan Rakyat, Murah Senyum, dan Jejak Kerja Nyata: Sosok Yohanis Manibuy, Bupati Teluk Bintuni

Berita Terbaru