BINTUNI, newsline.id – Focus Group Discussion yang di laksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni atas Kolaborasi antara Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Daerah(DPD) RI Dapil Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRPB), Sekolah tinggi Ilmu Hukum(STIH) Manokwari dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manokwari Koordinator Provinsi Papua Barat. Berlangsung dalam seminar sehari dengan Tema: “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan, guna mendukung Visi Misi Provinsi Papua Barat “ , berlangsung di salah Satu Hotel, Senin, (09/03/2026).
Seminar di mulai sekira pukul.09.00 WIT dan dibuka secara resmi oleh Bupati Teluk Bintuni, yang diwakilkan Plt. Sekda I.B. Putu Suratna. Meghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten di bidangnya antara lain, Ketua Komisi III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, Kepala Balai Perhutanan Sosial PB, Dr. Susan Trida Salosa, Ketua Fraksi Otsus DPRP PB, Agustinus Orocomna, Ketua ISEI, Dr. Victor Rumere, dan Plt. Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando.
Dalam Sambutan Bupati Teluk Bintuni, yang di bacakan Plt. Sekretaris Daerah, I.B. Putu Suratna menyampaikan Kegiatan Seminar ini merupakan langkah penting dalam membuka ruang diskusi yang konstruktif antara Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Mitra Pembangunan, dan Masyarakat Hukum Adat dalam merumuskan model investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ Secara khusus, saya juga berharap seminar ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Bintuni, baik dalam aspek perlindungan hak-hak ulayat, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun dalam keterlibatan yang lebih bermakna dalam proses pembangunan daerah.” Kata Bupati.
Ditambahkan Masyarakat harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, dalam dialog investasi, serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan wilayah adat mereka. Komitmen ini kiranya dapat menjawab visi pembangunan daerah yaitu “Teluk Bintuni SERASI menuju Papua Barat yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat.”
Sementara itu dalam laporan ketua Panitia Efert Wanma, mengatakan tujuan di laksanakan Focus Group Discussion atau seminar ini adalah untuk merumuskan kebijakan yang aplikatif dalam rangka mewujudkan model menghormati hak masyarakat hokum adat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di Propinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni.
“ Kegiatan diskusi ilmiah ini tidak hanya berorientasi pada perputaran gagasan tetapi juga pembentukan arah kebijakan yang kongkrit dan terukur.” Kata Efert.
Ditambahkan Forum ini menjadi langkah yang strategis dalam memastikan bahwa investasi di Provinsi Papua Barat dan di Kabupaten Teluk Bintuni, selarasa dengan tujuan pembangunan Daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat martabat masyarakat hukum adat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagi warisan Budaya Adat.
Turut hadir Pj. Sekda Teluk Bintuni, Masyarakat Adat Tujuh Suku Teluk Bintuni, Dewan Adat Papua, Akademisi, Mahasiswa, BP Tangguh, Tokoh Masyarakat, Agama, dan Perwakilan BUMN, BUMD, BUMS, Yayasan, LSM, elemen masyarakat lainnya serta tamu undangan.(*)
Penulis : Ichal Davin
Editor : Redaksi Papua
