BINTUNI, newsline.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, melakukan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih, kepada 115 Kepala Kampung dan staf se-Kabupaten Teluk Bintuni, yang dilaksanakan di Bintuni, Sabtu, (31/05/2025).
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindakop dan UKM), Ongen Pattikawa, menjelaskan bahwa Pembentukan Koperasi Merah Putih berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025.
Dan untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah mengeluarkan Keputusan Bupati, melalui Dinas Perindakop dan UKM, untuk membentuk Koperasi Merah Putih di Kabupaten Teluk Bintuni, berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setiap kepala kampung bertindak sebagai pengawas dalam tahapan pembentukan Koperasi Merah Putih, selain itu dalam pembentukan kepengurusan koperasi ini, tidak diperbolehkan ada hubungan keluarga pada kepengurusan inti.
“ Semua kampong yang sudah melakukan musyawarah, di harapkan dapat melapor ke Dinas Perindakop UKM untuk mendapatkan rekomendasi dan laporan kepada Notaris untuk dapat di bantu dan dikeluarkan AHU(Administrasi Hukum Umum), dan ODS (Online Data System) sebagai syarat dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih” Jelas Kadis.
Kadis menambahkan pembentukan Koperasi Merah Putih ini bertujuan untuk mengangkat sumberdaya lokal yang ada di kampung.
“ Dana kampung tahap ke dua ini, suka tidak suka, untuk pencairannya, sebagai salah satu syarat, harus terbentuk (dulu) koperasi merah putih ya..” ujarnya.
Kadis mengharapkan pembentukan koperasi ini dapat berjalan dengan baik, dan dikelola sesuai dengan apa yang diperuntukannya sehingga kemudian dapat bermanfaat mensejahterakan masyarakat, anggota koperasi, dan keluarga.
Sementara itu Kabid Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung(DPMK) Teluk Bintuni, Agus Wiratno menambahkan bahwa seluruh kepala kampong diharapkan dapat segera mempersiapkan semua tahapan, dan berkas kelengkapan pembentukan koperasi, sehingga dapat di serahkan kepada notaris untuk segera di tindaklanjuti.
“ intinya barang ini jadi dulu (pembetukan koperasi) untuk bapak ibu semua, supaya nanti bulan Juni kitong (kita) tidak terlambat lagi pengajuan dana desanya, kitong tidak di tunda lagi penyalurannya (dana desa), karena itu sudah urgen, itu instruksi presiden, jadi dari presiden perintah kemendagri, kemendagri perintah gubernur, gubernur perintah bupati, dan bupati perintah kepala kampung, kita sudah di kunci, jadi suka tidak suka kita harus menerima pembentukan koperasi merah putih” jelas Kabid.
Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto bercita-cita membentuk 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Tanah Air, ini merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa, guna pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Inpres 9/2025 ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Menteri Koperasi (Menkop), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta para Kepala Daerah.
Dalam Inpres 9/2025 juga tertuang mengenai pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pewarta: Ichal)
