MANOKWARI, newsline.id – Perkara dugaan pencurian perahu fiber atau long boat di Kabupaten Teluk Bintuni pada 2 April 2026 lalu, yang melibatkan dua orang pelajar, kini memasuki tahap persidangan. Kedua terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Manokwari, Rabu (21/10/2026).
Kuasa hukum kedua terdakwa, Yohannes Akwan, S.H., M.A.P., M.H., yang juga menjabat Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, menilai perkara tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak semata-mata berfokus pada perbuatan yang didakwakan kepada kedua pelajar tersebut.
“Kedua anak ini masih sekolah dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Mereka bukan anak-anak yang dikenal sebagai pelaku kejahatan. Karena itu, perkara ini harus dilihat secara utuh, termasuk kondisi yang mendorong mereka melakukan perbuatan tersebut,” kata Akwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Akwan, uang yang diperoleh dari dugaan pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan pakaian, bukan untuk berfoya-foya, mengonsumsi minuman keras, atau kegiatan lain yang mengarah pada pola hidup kriminal. Ia menilai, tekanan ekonomi dan sosial patut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam memahami latar belakang perkara tersebut.
“Kita juga harus melihat realitas sosialnya. Ketika kebutuhan hidup semakin berat dan kesempatan ekonomi terbatas, tekanan seperti ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong anak-anak muda mengambil keputusan yang salah,” ujarnya.
Selain menyoroti kondisi kedua terdakwa, Akwan juga mengungkapkan adanya seorang pengusaha kepiting berinisial RG, yang menurutnya, telah dua kali membeli long boat yang diduga merupakan hasil pencurian. Namun, ia mempertanyakan mengapa pihak tersebut tidak turut ditahan dalam perkara ini.
Ia menegaskan, penegakan hukum semestinya tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga mengambil barang, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
“Kami tidak membenarkan pencurian. Klien kami harus bertanggung jawab jika terbukti bersalah. Tetapi penegakan hukum harus melihat seluruh rangkaian peristiwa secara adil. Jangan hanya berhenti pada orang yang mengambil barang, sementara pihak yang membeli barang yang diduga hasil kejahatan tidak mendapatkan perhatian yang sama,” tegasnya.
Akwan juga menyoroti status kedua terdakwa yang masih bersekolah. Menurutnya, proses hukum terhadap anak harus tetap memberikan ruang bagi pembinaan, pemulihan, kesempatan memperbaiki diri, serta perlindungan terhadap masa depan pendidikan mereka.
Ia mengingatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga proses hukum tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak dan peluang mereka untuk kembali menjalani kehidupan secara positif.
“Jangan sampai satu kesalahan kemudian menghancurkan seluruh masa depan mereka,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Akwan menilai pendekatan keadilan restoratif patut dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Yang kami dorong adalah proses hukum yang adil, proporsional, dan melihat perkara secara utuh. Klien kami harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini juga harus dilihat berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku,” pungkas Akwan.
